Palembang,- Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Amir Sakib mempertanyakan masalah krisis listrik di Tanjung Jabung Barat dan meminta solusi dari SKK Migas saat menghadiri Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Hulu Migas yang diadakan KPK bersama SKK Migas di Novotel Palembang, selasa (15/3).
Saat sesi diskusi, wabup mempertanyakan UU No 23 tahun 2014 dan upaya untuk mengatasi krisis listrik di Tanjab Barat. “Dengan diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah tahun 2014 kewenanangan ESDM tidak lagi di Kabupaten namun dialihkan ke Provinsi bagaimana kewenangan kabupaten selanjutnya? Kemudian bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis listrik saat ini,” tanya wabup.
Menjawab pertanyaan wabup, Wakil Kepala SKK Migas M.I Zikrullah mengatakan untuk masalah regulasi yang sudah di undangkan kita tidak bisa berbuat banyak, namun untuk masalah pasokan gas untuk PLTG akan membantu pemkab mengupayakannya karena pemanfaatan gas untuk listrik termasuk prioritas utama. “Produksi di Tanjab Barat mencukupi untuk pemanfaatan listrik, bahkan pemanfaatan jaringan gas bisa digunakan untuk masyarakat, tinggal diusulkan ke Mentri ESDM lewat Dirjen Migas. Ditambah lagi di Tanjab Barat ada Petrochina yang program eksplorasinya cukup tinggi, sehingga pemanfaatan untuk listrik bisa terpenuhi. Setelah acara ini saya minta waktu pak wabup untuk bahas khusus tentang ini.”
Sebelumnya dalam seminar, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memaparkan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2014 sampai 31 Januari 2016, berjumlah 525 kasus dalam ruang lingkup Kepala Daerah, PNS dan swasta dimana pelakunya didominasi oleh swasta dengan 130 kasus. Lebih lanjut Saut mengatakan kerawanan korupsi dalam hal perizinan di sektor migas mulai dari survey awal, eksplorasi, pengembangan, produksi dan pasca operasi.
“Kita harus sama-sama menyelesaikan korupsi ini, mewujudkan Good Governence tidak bisa hanya dari satu sector. Mari kedepan kita saling berkoordinasi dan bertukar informasi,” ujar Saut Situmorang.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Jambi H. Fachrori Umar, Walikota Jambi H. Sy. Fasya, Bupati Tebo H. Sukandar, Bupati Merangin Al-Haris, Wakil Bupati Sarolangun H. Fahrul Rozi, Plt Sekda Batang Hari, dan Sejumlah Kepala SKPD terkait.
