Jakarta- Penjabat Bupati Tanjung Jabung Barat H. Fauzi Ansori difasilitasi PetroChina International Jabung Ltd membahas masalah kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama para pihak terkait dengan kelistrikan di Royal Hotel Kuningan, Jakarta (4/2/16).
Hadir dalam pertemuan VP Kemitraan dan Hubungan Pemerintah PetroChina B. Budi Setiadi, Kepala SKK Migas Tirat Sambu Ichtijar, Ketua DPRD Tanjab Barat Faizal Riza, Manajer Distribusi PLN Wilayah S2JB Taufik Eko Wardiyanto, Direktur PT Tanjung Jabung Power Achmad Yani, Plt Sekda H. Firdaus Khatab dan sejumlah Kepala SKPD Tanjab Barat.
Dalam pertemuan ini PetroChina, PT Tanjung Jabung Power dan PLN menyampaikan permasalahan-permasalahan kelistrikan di Tanjung Jabung Barat, seperti gas ikutan yang terproduksi bersama minyak bumi di Lapangan Ripah sudah menurun, Perjanjian jual beli gas dengan PetroChina saat ini dalam proses perpanjangan kontrak dan permasalahan lainnya. Hasil pertemuan ini kemudian akan ditindaklanjuti agar masalah kelistrikan di Tanjung Jabung Barat bisa teratasi.
Dari hasil pertemuan ini di dapat beberapa kesimpulan yang dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani bersama para pihak yang hadir. Beberapa kesimpulan yang di dapat adalah Penjabat Bupati Tanjung Jabung Barat akan mendorong kerjasama antara PLN dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry agar segera disepakati demi menjamin tersedianya pasokan listrik di Tanjung Jabung Barat. DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta seluruh pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian krisis kelistrikan di Tanjung Jabung Barat. PetroChina akan berkoordinasi dengan BUMD Tanjung Jabung Barat untuk menindaklanjuti alokasi 5 BBTUD gas dari lapangan SB/WB. PetroChina akan berkoordinasi dengan PT JII terkait pasokan 10 MMSCFD gas ikutan yang akan digunakan untuk kelistrikan. PT TJP akan membicarakan alternatif pasokan gas dari PDPDE. Apabila kebutuhan listrik di Tanjung Jabung Barat sudah terpenuhi dan ada kelebihan pasokan, PLN S2JB akan mencari solusi untuk pemanfaatannya. Untuk mengevaluasi perkembangan kesepakatan di atas, perlu dilakukan pertemuan dan tindak lanjut pada awal April 2016 di Jambi.
