JAKARTA – Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Usman Ermulan, MM, menghadiri acara Dialog Nasional Membangun Bangsa bertemakan “Kinerja Pemerintah Daerah dalam Dinamika Politik Lokal”, yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Ballroom Allium Hotel Kota Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (15/12/15).
Pada dialog nasional tersebut membahasa tentang daerah perbatasan dan pelaksanaan pilkada serentak yang baru-baru ini telah usai dilaksanakan. Dengan melibatkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr. Soni Sumarsono, MDM., serta beberapa panelis ahli Prof Dr. R. Siti Zuhro, MA (pakar), Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA (Kemdagri)., Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si (pakar), dan Prof Dr. Satya Arinanto, SH, MH (pakar), sebagai pembicara.
Usman, menilai Dialog Nasional tersebut berguna untuk sinergisitas pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat, serta bagaimana suatu daerah itu akan sukses dan berhasil dalam menanggapi pembangunan bangsa khususnya tentang pilkada serentak yang telah berlalu.
“Dialog ini diharap dapat mensinergikan seluruh stakeholder dari pemerintahan pusat hingga kepemerintahan daerah Kabupaten/Kota kiranya dapat membantu masyarakat di daerah perbatasan, di tengah gejolak politik lokal yang dinamis dan kesenjangan informasi,” terang Bupati Tanjung Jabung Barat itu.
Hal itu, kata Usman, sebagaimana diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr. Soni Sumarsono, MDM., saat membuak dialog mengatakan, pemerintah pusat tetap berupaya bagaimana memantapkan strategi pembangunan daerah di setiap wilayah otonom, dalam upaya membangun daerah perbatasan diperlukan pula adanya langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan informasi yang didapatkan masyarakat di wilayah perbatasan.
Masyarakat di kawasan perbatasan, seperti di perbatasan Indonesia dan Malayasia di Kalimantan Utara memang lebih mudah mengakses siaran radio atau televisi dari negara tetangga yakni Malayasia, ketimbang siaran media-media nasional. “Bila tidak ditangani dengan baik, akan semakin menciptakan kesenjangan informasi dan melemahkan ikatan sebagai warga sebangsa Indoensia sendiri,” katanya.
Menurutnya, dalam dialog tersebut banyak masukan yang disamapaikan oleh kepala daerah, nantinya akan diolah oleh pusat untuk perubahan – perubahan kebijakan, termasuk juga tentang pilkada serentak, karena di tahun 2016 akan ada revisi Undang-Undang Pilkada serta perbaikan Undang – Undang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
Adapun peserta dan undangan adalah seluruh Kepala Daerah, yaitu para Gubernur, Bupati dan Walikota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia wilayah Barat.
