KUALA TUNGKAL – Mewujudkan Penguatan Ketahanan Ekonomi dalam Menjaga Keutuhan Negara/Wilayah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Badan Kesbang dan Politik menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pertahanan Ekonomi. Kamis (30/10 di Hotel Masa Kini Kuala Tungkal.
Tujuan rakor ini guna penguatan ketahanan nasional melalui ketahanan ekonomi serta untuk mengantisipasi dan mewaspadai dampak krisis global terhadap perekonomian serta untuk konsolidasi, koordinasi dan sinergisitas kita kedepan dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” Demikian dikatakan Kaban kesbang dan Pol Andi Andika, SH dalam laporannya.
Ditambahkan Andikan, beberapa isu ketahanan ekonomi yang dibahas dala rakor ini ketahanan lembaga ekonomi, Ketahanan Perdagngan, Investasi, Fiscal dan Moneter, Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi sebagai pilar ketahanan ekonomi.
Wakil Bupati Katamso, SA, SE, ME, dalam sambutan membuka rakor menyambut baik kegiatan rakor tersebut, ia mengatakan secara Nasional pertahanan nasional adalah ditopang oleh pertahanan ekonomi, kalau ekonomi sudah lemah akan goyang pertahanan suatu bangsa/negara. Makan penguatan ekonomi merupakan yang sangat pital bagi suatu bangsa.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri, pertumbuhan ekonomi secara makro berdasarkan 9 sektor PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saat ini lebih dari 30 % nya masih ditopng oleh sektor pertanian. Dan posisi pertanian kita saat ini di Jambi berada pada poisi ke-4 kab/kota, pertama Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Sarolangun. Keempat baru kita Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara kita memiliki angka pekerja di sektor pertanian cukup besar yaitu 67 % dari total jumlah penduduk 310 jiwa lebih. Untuk itulah kata Wabup, perlu kita tingkatkan dan pertahannkan sektor pertanian tersebut.
Saya patut apreseasi, tempo hari saya berkunjung di Desa Lumahan, di sana ada Perdes Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Padi ke lahan apa saja. Masyarakatnya kompak apa bila ada yang mengalih fungsikan tanamannya akan dicabut. Ini patuh dilakukan oleh desa-desa yang lain tentunya. Ujar Wabup.
Katamso menuturkan bahwa untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah adalah strategi penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, karena lembaga tersebut merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa.
Iya menegaskan dalam pembangunan ekonomi ada dua hal yang tidak boleh main-main yaitu data pertanian seperti luas lahan, produksi pertnian, kebutuhan pangan (beras) dan kedua data kemiskinan. Salah data akan berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup orang banyak. Data itu harus valid.” Tegas Wabup.
Pada kesempatan rakor tersebut ada 4 pemateri yaitu Pejabat Badan kesbangpol Jambi H. Safrial, SH, Kaban Kesbangpol Andi Andika, SH, Kadis Perindagproda Tanjung Jabung Barat Drs. H. Kosasih dan Widyaiswara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Husein Tanjung, BBA, S.Sos.I.
Rakor dilaksanakan satu hari tanggal 30 Oktober 2014 diikuti sebanyak 45 orang peserta, masing-masing dari perwakilan SKPD, unsur Kecamatan, utusan desa/kelurahan dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
