KUALA TUNGKAL – Setelah beberapa hari sebelumnya Pemkab Batung Jabung Barat megelar Bintek bagi BPD Se kabupaten TanjungJabung Barat. Kali ini kembali menggelar Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa untuk Kepala Desa se Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diikuti 114 kepala Desa. Pelatihan tersebut di buka Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso, SA, SE, ME. Kamis (2/10) dipusatkan di Hotel Dwi Putra.
Dihadapan para Kades, Wakil Bupati Katamso dalam sambutannya mengharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan para kepala desa dapat maju bersama dan memahami dengan baik manajemen pemerintahan desa dalam aspek perencanaan, pengawasan, kelembagaan dan keuangan desa serta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk nantinya diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari hari, sehingga fungsi pelayanan pemberdayaan dan pembangunan dapat berjalan optimal.” Harap Wabup
“Mesti kita camkan bersama, keberhasilan dan kemajuan suatu daerah tentu dikarenakan semua unsur-unsur pendukungnya saling bekerja sama termasuk SKPD, Pemerintah Kecamatan dan Desa.” tegas Wabup Katamso.
Selanjutnya Kabag Pemerintahan Desa Drs. Agus Makmun, MM, dalam laporannya mengatakan, latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini mengingat kompleksnya tugas yang diemban seorang kepala desa, maka seorang kepala desa harus memiliki kompetensi prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih terkait perubahan Perundangan=Undangan tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Agus juga mengatakan, pelatihan bagi 114 kepala desa itu dilaksanakan selama 12 hari dari tanggal 1-12 Oktober 2014. Dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga angkatan yang di pusatkan di Hotel Masa Kini Kuala Tungkal. Yakni Angkatan I pada tanggal 1-4 Oktober 2014, Angkatan II pada tanggal 6-9 Oktober 2014, Angkatan III pada tanggal 9-12 Oktober 2014. Totalnya 114 peserta.
Sementara hasil yang diharapkan dari kepala desa setelah mengikuti kegiatan ini kata Agus Makmun, agar para kepala desa dapat memahami kebijakan pemerintah tentang pemerintahan desa, memahami manajemen pemerintahan desa dalam aspek kewenangan, kelembagaan,keuangan dan kekayaan desa, perencanaan pembangunan desa, produk hukum, administrasi, penataan wilayah dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memahami secara teknis penyelenggaraan pemerintahan desa di lokasi kunjungan lapangan.
Ia menambahkan, materi yang akan diberikan dalam bimtek ini mengenai kebijakan pembangunan desa dengan melalui pembangunan partisipatif masyarakat, kemudian. Bimbingan bagi tata pembuatan produk hukum desa, selanjutnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pajak dan beberapa materi lainnya.**FT/Hms)
