Kuala Tungkal – Menindak lanjuti atas penyampaian nota pengantar Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 Pemkab Tanjab Barat pada rapat paripurna pertama, DPRD kembali gelar Rapat Paripurna kedua dengan agenda penyampaian pemandangan umum Anggota Dewan membawakan suara Fraksi. Senin (17/06).
Pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mulyani Siregar didampingi Ahmad Jafar itu, Fraksi – fraksi DPRD sampaikan apresiasi atas kinerja Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra melalui Alamsyah menyampaikan apresiasi kinerja Pemerintah Daerah dan menyetujui untuk dibawa ketahap pembahasan selanjutnya. Selain itu Alamsyah juga mengapresiasi atas capaian Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terkait APBD 2018, alamsyah menilai masih ada ketergantungan dana dari pemerintah pusat dan Provinsi. Alamsyah berharap Pemkab Tanjab Barat dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali lagi potensi yang menjadi sumber PAD.
Fraksi PDIP melalui Hamdani dalam pemandangan umumnya juga sampaikan setuju dan sepakat atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 ini untuk dibawa ketahap selanjutnya. Selain menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tanjab Barat atas capaian opini WTP dari BPK, Hamdani juga berharap kedepannya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan harus didahulukan dibandingkan kebutuhan birokrasi.
Dedi hadi Mewakili Fraksi Golongan Karya, sampaikan sepakat dan setuju Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 ini untuk dibawa ketahap pembahasan selanjutnya. Mengingatkan dalam proses penentuan target PAD hendaknya sesuai dengan potensi daerah. Dedi juga berharap Penggunaan anggaran pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi fokus penerintah daerah, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Tanjab Barat.
Fraksi PAN melalui H. M. Nur juga sampaikan apresiasi dan setuju atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 ini untuk dibawa ketahap selanjutnya. Fraksi PAN juga sampaikan apresiasi kepada Pemkab dan seluruh Jajaran atas capaian opini WTP dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat. Fraksi PAN menyarankan kepada Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk terus memaksimalkan kinerja dalam rangka menjaga dan meningkatkan hasil baik yang telah dicapai.
Fraksi PKB melalui Nur Aisyah, selain menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 untuk dibawa ketahap pembahasan selanjutnya, Fraksi PKB juga sampaikan apresiasi capaian pemkab terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nur Aisyah berharap dapat hasil ini dipertahankan dan lebih baik lagi, serta dapat menindak lanjuti atas catatan dari BPK RI.
Fraksi Restorasi keadilan pembangunan menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dibawa ketahap pembahasan selanjutnya. Fraksi Restorasi Keadilan Pembangunan Berharap Capaian Pemerintah yang mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD Tanjung Jabung Barat dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Selain itu, Fraksi Restorasi Keadilan Pembangunan juga mengapresiasi capaian realisasi pendapatan Asli Daerah yang melampaui target yang sudah ditentukan.
Seperti Fraksi-Fraksi lainnya, Demokrat Hanura juga sampaikan setuju atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dibawa ketahap pembahasan selanjutnya. Fraksi demokrat Hanura tegaskan akan menyampaikan kritik dan saran pada tahap-tahap pembahasan selanjutnya.
Turut menghadiri rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Ahmad Jahfar, 20 Anggota DPRD, Perwakilan Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, serta Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
