JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritim menyelenggarakan acara Pencanangan Gerakan Nasional Percepatan Rehabilitasi Mangrove yang di laksanakan di Ruang Serbaguna Lantai 4, Gedung Smart Library Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11 Jakarta, Kamis (20/9). Hajatan nasional yang di buka dan di canangkan langsung oleh Menteri Koordiantor (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan itu menghadirkan sejumlah direktur dari berbagai kementerian, para praktisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Pemerhati Lingkungan dan ratusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
Dalam sambutannya Menko Luhut mengajak semua pihak mulai dari masyarakat dan kepala daerah khususnya yang memiliki potensi mangrove untuk mendukung sepenuhnya gerakan nasional tersebut. Pemerintah lanjut luhut, perlu melibatkan seluruh potensi yang di miliki indonesia seperti sumber pendanaan dari perusahaan sebagaimama telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, APBM dan APBD serta Swadaya Masyarakat.
“Saya minta komitmen dan tindak nyata para kepala daerah. Gerakan percepatan rehabilitasi mangrove ini harus kita lakukan. Ayo kita bulatkan tekad kita, bersinergi satu sama lain. Ini kepentingan nasional, sampingkan segala perbedaan. Ini sudah kita petakan semua”, tegas luhut.
Apresiasi kepada Pemkab Tanjab Barat secara khusus di sampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Alam Dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono dan Profesor Rokhmin Dahuri, Guru Besar Fakultas Perikanan Dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) selaku narasumber acara pencanangan gerakan nasional tersebut. Keduanya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya rehabilitasi mangrove yang telah dimulai oleh bupati tanjabbar beserta jajarannya dan menilai terpilihnya Tanjabbar sebagai Sekretariat Bersama dan Pusat Kendali Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pantai Timur Sumatera adalah pilihan yang sangat tepat.
Terpisah Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS menyampaikan dirinya beserta seluruh jajaran sejak awal telah berkomitmen terkait upaya rehabilitasi mangrove termasuk juga Pengelolaan Kawasan Pantai Timur Berbasis Zonasi.
Bupati juga menyatakan suatu kebanggaan bagi Pemkab Tanjab Barat, Video rangkaian kegiatan penanaman mangrove sewaktu kegiatan Muhibah Maritim maupun pada saat Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa yang dilakukan di Kuala Tungkal, di tayangkan pada pertemuan berskala nasional di depan Menko Kemaritiman serta para undangan dari seluruh wilayah indonesia. Hal ini adalah bukti komitmen yang kuat, terlebih lagi dengan di tunjuknya Tanjab Barat sebagai Sekretariat Bersama (SEKBER) Pengelolaan Kawasan Pantai Timur Sumatera berarti kata bupati, Tanjabbar telah selangkah lebih maju untuk mempersiapkan rencana aksi.
“Draft rencana aksi tersebut akan kita bahas bersama seluruh pemda di wilayah pantai timur. Rencananya akan di laksanakan di IPB Bogor dan akan di hadiri para pakar kelautan, LSM, Ormas dan pemerhati lingkungan dan tentunya beberapa kementerian terkait”, ungkapnya.
Lebih lanjut Safrial menambahkan kegiatan ini dinilai sangat tepat untuk memotivasi kepala daerah, individu, kelompok masyarakat dan perusahaan untuk terus meningkatkan upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penanaman mangrove ini katanya, merupakan salah satu upaya pelestarian pesisir yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan mangrove yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dirinya juga mengingatkan penanaman mangrove perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan terutama aspek ekonomis agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
Mendampingi Bupati Safrial pada acara pencanangan gerakan nasional tersebut, Ibu Ketua TP PKK Tanjabbar Ibu Cici Halimah Safrial, Tim Persiapan Sekretariat Bersama Pengelolaan Lingkungan Pantai Timur Sumatera yaitu Asisten 1 Setda Hidayat SH, MH, Kepala Bappeda Ir. H. Firdaus Khatab, Staf Ahli Ir. H. Erwin, Kadis Perumahan Dan Permukiman Netty Martini, Kadis Lingkungan Hidup Suparjo, SE dan Kadisparpora Otto Riadi. (Hms).
