KUALA TUNGKAL – Polres Tanjung Jabung Barat pagi ini Rabu (6/6) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2018 yang dipimpin Bupati Tanjung Jabung Barat DR. Ir. H. Safrial, MS. Apel yang digelar di Mapolres Tanjab Barat ini untuk meningkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait guna memberikan rasa nyaman dan aman pada perayaan Idul Fitri 1439H.
Bupati saat membacakan amanat Kapolri mengatakan Operasi Ketupat 2018 diselenggarakan serentak di seluruh jajaran Polda selama 18 hari mulai tanggal 7 s.d 24 Juni 2018. Operasi ini melibatkan 173.397 personel pengamanan gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemda, serta stakeholders terkait dan elemen masyarakat lainnya.
Disampaikan Bupati dari serangkaian evaluasi operasi radmaniya tahun 2017 dan analisa gangguan kantibmas ada 4 kerawanan yang harus diwaspadai bersama. “Empat kerawanan yang harus kita waspadai pertama adalah stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, kedua masalah kelancaran dan keselamatan arus mudik dan arus balik, ketiga potensi dan bencana alam dan gangguan kantibmas lainnya dan keempat ancaman tindak pidana terorisme,” ujar Safrial.
Terkait hal tersebut Bupati memberikan penekanan agar seluruh personel benar-benar melakukan pemantauan secara cermat. Khusus potensi keempat yaitu mengenai tindak pidana terorisme Bupati juga memberikan perhatian khusus.
“Provinsi Jambi khususnya Tanjab Barat adalah daerah aman termasuk masalah ras, namun untuk kerawanan keempat bibit-bibitnya itu ada dan harus kita waspadai. Saya harap Babinsa dan Babinkantibmas berkolaborasi dengan Dai Desa Pemkab dan Tim Penggerak PKK memberikan pencerahan terkait potensi terorisme. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan bibit-bibit tersebut tidak berkembang dan bisa mati,” harap Bupati.
Sebelumnya Bupati juga melakukan pemeriksaan pasukan dan menyematkan pita tanda operasi kepada perwakilan peserta apel.
Turut hadir dalam apel Kapores Tanjab Barat, AKBP ADG Sinaga, SIK, Kasdim 0419/Tanjab Mayor Inf. Firdaus Baharudin, Kadishub Tanjab Barat Drs. Endang Surya, MM, Unsur Forkopimda, dan instansi terkait lainnya.(hms)
