BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPAIKAN LKPJ TAHUN 2014

KUALA TUNGKAL,  – Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Usman Ermulan, MM bersama Wakil Bupati Katamso, SA, SE, ME menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2014 dalam rapat paripurna yang digelar  di gedung DPRD. Selasa (21/4/2015). 

LKPJ Bupati yang berisi penjabaran hasil kinerja pembangunan secara normatif harus di sampaikan oleh kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai kewajiban kepala daerah menjalankan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Faizal Riza, didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD, Ahmad Jahfar dihadiri oleh 26 Anggota DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kalangan pers.

Bupati H. Usman Ermulan dan Wakil Bupati Katamso, dalam sambutan yang disampaikan secara bergantian menyampaikan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2014 diprioritaskan untuk, pertama, peningkatan kualitas dan ketersediaan infrasturktur pelayanan umum; kedua, peningkatan kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan, penciptaan lepangan kerja dan pemerataan pendapatan; ketiga, peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan sosial budaya; keempat, peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan msyarakat berbasis sumber daya alam agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan; kelima, penataan tata kelola pemerintahan, kepastiaan hukum dan HAM serta kesetaraan Gender.

“Tugas tugas mendatang semakin penuh tantangan sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi,dan mari kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 dan penyiapan RKPD tahun 2016, yang harus semakin partisipatif dan akomodatif terhadap aspirasi dan dinamika kebutuhan masyarakat,” tutur Bupati dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati yang melanjutkan penyampikan LKPJ juga menyampaikan, tantangan dan hambatan serta pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak positif dari proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan. Tiga hal penting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 antara lain;

Pertama, Kerjasama dan sinergisitas pemerintah dengan DPRD bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pada tahun 2014 telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, walaupun dari beberapa sisi masih perlu di tingkatkan dan akan di sempurnakan. 

Kedua, Pelayanan publik juga semakin meningkat, yang di lihat dari pencapaian kinerja pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan sosial yang merupakan urusan terkait langsung dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Begitu pula dengan pelayanan umum lainnya, seperti urusan kependudukan dan catatan sipil, perijinan usaha dan pelayanan informasi pembangunan juga terselenggara dengan relatif baik. Tercatat bahwa mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerbitkan 10.587 ijin dari berbagai jenis perijinan

Ketiga, sepanjang tahun 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu mendapat beberapa penghargaan dan Prestasi dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan lembaga independen baik kepada pemerintah daerah secara kelembagaan, maupun elemen masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara kelompok atau perorangan. Diantaranya yang baru diterima Sertifikat Pelaksanan Penerimaan TES CPNS 2015 Sistem CAT sebagai Pelksana Terbaik Kabupaten dari BKN Pusat.

Sedangkan realisasi APBD tahun 2014, pendapatan mencapai Rp.1,115 T atau 93,47% dari target meningkat 0,4% dibanding tahun 2013. Belanja; belanja tidak langsung mencapai Rp. 425,883 M atau 83,31%. Belanja langsung mencapai Rp. 899,101 M atau 89,19% dari target atau lebih rendah dari rencana anggaran. Semetara belanja moda yang ditargetkan Rp. 642,636 M terealisasi sebesar Rp. 597,303 M atau 89,19%. Pada sektor belanja Jasa terealisasi Rp. 219,708 M atau 78,90% dari yg ditargetkan Rp. 278,452 M.

Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati sekaligus menyampaikan secara umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan 16 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, sbb;

Bidang Pendidikan; terjadi peningkatan sarana pendidikan telam membangun 128 ruang kels baru; SD 85 unit, SMP 12 unit dan SMA 31 unit, jika ditotal dari 2011-2014 sebanyak 374 unit. Sedangkan rehabilitasi kelas 76 ruang, ditotal dari 2011-2014 sebanyak 581 ruang.

Bidang Kesehatan; terjadi peningkatan angka kematian bayi dari 3 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2013 menjdi 4.4 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2014. Namun terjadi peningkatan kematian disebabkan penyakit Stroke Haemoragic menempati peringkat pertama untuk tahun 2013 tercatat 227 jiwa kematian kurang dari 48 jam sebesar 170 jiwa. Dan yang lebih dari 48 jam 57 jiwa. Sementara tahun 2014 tercatat 228 jiwa, di mana kematian kurang dari 48 jam sebesar 136 jiwa. Dan yang lebih dari 48 jam 92 jiwa. Dengan demikian data terbanyak terdapat pada kematian kurang dari 48 Jam tau 2 x 24 jam. Penyebab pertama kematian adalah Stroke Haemoragic.

Bidang Urusan Umum; sektor jalan diaspal dari 42,12% tahun 2013, menjadi 46,45% atau sepanjang 860 KM pada 2014. Sektor jembatan total bentangan 1.421 M jika diakumulasi dari 2011 menjadi 3.322 M didukung dengan pembuatan jalan baru sepanjang 15,5 KM, jika dihitung dari 2011 maka total jalan baru sepanjang 85,23 KM.

Sektor Percepatan Pembangunan Pedesaan, peningkatan kapasitas pemerintahaan dan kelembagaan masyarakat melalui bantuanm keuangan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 300 juta atau Rp. 40,2 M.

Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2014 secara lengkap telah disampaikan kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menindak lanjuti LKPJ tersebut, DPRD akan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pada masa mendatang, selanjutnya LKPJ tahun 2014 akan dibahas dalam pansus yang akan segera dibentuk.